BERITA

Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017

31/08/2017 43 view

Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  tahun 2017 telah dilaksanakan pada Tanggal 31 Agustus 2017 di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rapat tersebut di buka oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Bapak Zulkifli, S.IP, MM dan dihadiri oleh seluruh Kepala OPD se Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam Arahan Bupati Labuhanbatu Selatan melalui Sekretasi Daerah Kabupaten Labuhanbtu Selatan (Bapak Zulkifli, S.IP, MM) yaitu Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 356/4429/sj tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah tahun 2016 dan tahun 2017 merupakan Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan   dan  Pemberantasan   Korupsi (Aksi PPK) dan dokumen penyerah mplementasi komitmen pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  tahun 2017 dimaksudkan mereview (mengevaluasi) pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2017, mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (aksi ppk) pemerintah daerah tahun 2017, mengkoordinasikan data dukung laporan pada format 8 kolom (F8k) sesuai dengan ukuran keberhasilan per triwulan dan mengkoordinasikan dokumen pendukung pelaporan,

Dalam pelaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan yang terkait dengan 4 (empat)  aksi ppk yaitu (1) pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) (2) pembentukan dan  penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) utama dan pembantu  (3) transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa (4) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

Dengan diadakannya rapat koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2017 untuk triwulan 3 (B09) ini diharapkan ada langkah-langkah  perbaikan yang akan dilaksanakan oleh kabupaten labuhanbatu selatan terkait pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 sehingga pelaksanaan kegiatan ini kedepannya berjalan lebih baik. penyampaian data dukung  pelaporan ukuran keberhasilan pelaksanaan aksi ppk dapat sepenuhnya dilaporkan melalui website https://serambi.ksp.go.id dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk setiap triwulannya.

Pelaporan capaian keberhasilan untuk triwulan 3 (B09) yang mulai dibuka tanggal 28 september 2017 dan ditutup 5 oktober 2017, memastikan kesesuaian laporan dan data dukung pelaksanaan aksi yang akan dilaporkan sebelum di unggah kedalam sistem.