BERITA

Rapat Teknis Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan

18/12/2017 106 view

Pelaksanaan rapat teknis mekanisme pemutakhiran mandiri (mpm) data terpadu program Penanganan fakir miskin  kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2017 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholi Jupri Harahap selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dihadiri oleh Pimpinan Organisas Perangkat Daerah, Para Camat Se Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pimpinan Perusahaan Perkebunan dan Perbankan se Kabupaten labuhanbatu Selatan.

 Dalam arahan bapak wakil Bupati Labuhanbatu Selatan menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah strategis dan komprehensif.

Jumlah penduduk miskin kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2016 sebanyak 36.620 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 11.20 %, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 yaitu sebesar 36.370 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 11.59 %. Dimana persentase penduduk miskin lebih besar terdapat didaerah perdesaan. Oleh karena itu tugas penting bagi para pemangku kepentingan untuk dapat  melakukan terobosan baru berupa program - program yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan.

 Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak dapat dilakukan oleh satu sektor atau daerah tertentu saja, akan tetapi harus melibatkan multisektor dan semua tingkatan baik pusat maupun daerah serta semua lapisan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

 Kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah adalah terbangunnya, serta melembaganya jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari lima pilar yang ada di daerah: pemda, masyarakat dan kelompok peduli, pihak dunia usaha dan perguruan tinggi. Permasalahan kemiskinan hanya dapat ditanggulangi  jika lima komponen di atas saling kerjasama dalam semangat kebersamaan, dan berpartisipasi mencari alternatif pemecahan masalah.  Untuk itulah peran pemda dalam membangun daerah menjadi titik sentral dan menjadi sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri.

 Oleh karena itu untuk memberhasilkan pelaksanaan pembangunan di bidang pengentasan kemiskinan di daerah maka diperlukan upaya yang kuat dan dukungan serta partisipasi semua lapisan masyarakat sebagai pelaku pembangunan  agar tujuan dan harapan kita dapat tercapai, yaitu mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mengubah perilaku tidak berdaya atau miskin menjadi dapat berdaya dan mandiri sehingga dengan demikian masyarakat akan sejahtera.

 Dalam rangka meningkatkan koordinasi maka dilaksanakan rapat teknis dan pelatihan mekanisme pemutakhiran mandiri (mpm) data terpadu program penanganan fakir miskin kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2017, diharapkan dengan kegiatan ini rangkaian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah melalui berbagai bidang pembangunan semakin lama akan mendekati sempurna dan saling bersinergi dalam pelaksanaannya.(js)